MUSI BANYUASIN — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan (Karhutbunlah) di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekate, Rabu (9/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha Tohet, S.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Drs. Syafaruddin, M.Si., jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Yayan, S.E., M.M., Kepala Pelaksana BPBD Muba Marko Susanto, S.STP., M.Si., kepala OPD terkait, para camat, perwakilan perusahaan perkebunan swasta di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan kondisi Karhutbunlah sekaligus evaluasi terhadap berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama seluruh stakeholder.

Kepala Pelaksana BPBD Muba, Marko Susanto, S.STP., M.Si., dalam paparannya menyampaikan bahwa BPBD Muba bersama TNI, Polri, perusahaan dan masyarakat terus melakukan berbagai upaya penanggulangan Karhutbunlah di sejumlah wilayah.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan koordinasi dan penempatan personel pada posko induk yang didukung oleh Polsek dan pemadam kebakaran. Namun demikian, kondisi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keberadaan lahan gambut, kekeringan ekstrem, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang belum memadai.

"Sejak Januari 2026 tercatat lebih dari 1.600 titik api di wilayah Musi Banyuasin. Titik api terbanyak berada di Kecamatan Bayung Lencir," disampaikan dalam paparan BPBD Muba.

Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu wilayah dengan jumlah titik api yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi seluruh pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan Karhutbunlah.

Camat Bayung Lencir, Zukar, SKM., M.Si., menyampaikan bahwa kondisi di wilayah Kecamatan Bayung Lencir saat ini cukup ekstrem. Pemerintah kecamatan bersama jajaran terus terlibat langsung dalam penanganan Karhutbunlah di lapangan.

Menurutnya, respons dari sejumlah perusahaan terhadap kondisi Karhutbunlah sudah cukup baik, namun masih terdapat perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan respons dan keterlibatannya dalam penanganan kebakaran di wilayah masing-masing.

Selain itu, terdapat lebih dari 2.000 hektare lahan kelompok masyarakat yang sangat rawan terbakar sehingga membutuhkan dukungan, khususnya berupa tambahan personel pemadam dan peralatan penanggulangan Karhutbunlah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, Yayan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa Disdikbud Muba telah mengambil langkah antisipasi menyikapi kondisi Karhutbunlah dan kualitas udara yang dapat berdampak terhadap aktivitas pendidikan.

Disdikbud Muba sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor B-400.3/4107/DIKBUD/2026 tanggal 26 Agustus 2026 sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap kondisi yang berkembang.

"Disdikbud terus memantau kondisi dan situasi udara serta berkolaborasi dengan dinas terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup,  BPBD dan Dinas Kesehatan," ujar Yayan.

Terkait kemungkinan pelaksanaan pembelajaran secara daring, Disdikbud Muba masih menunggu hasil komunikasi, koordinasi dan arahan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaksanaan pembelajaran daring akan mengacu pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan apabila kondisi darurat Karhutbunlah mengharuskan kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs. Syafaruddin, M.Si., menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan pergerakan bersama, termasuk dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekda juga mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder, termasuk perusahaan perkebunan. Perusahaan yang memiliki wilayah konsesi diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap kebakaran yang terjadi di wilayahnya.

Dalam arahannya, Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha Tohet, S.H., menegaskan bahwa pemerintah daerah melarang keras pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai langkah pencegahan munculnya titik api baru.

Bupati juga menegaskan bahwa pemegang konsesi atau perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayahnya dengan menyediakan sarana, prasarana serta personel yang memadai dalam penanganan Karhutbunlah.

Bupati juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap masyarakat maupun korporasi yang terbukti melakukan kelalaian sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

Di tengah kondisi asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Bupati mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker sebagai langkah perlindungan diri.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa dengan meningkatnya titik api secara masif dan kebutuhan mobilisasi sumber daya dalam penanganan bencana asap, perlu dilakukan peningkatan status dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Karhutbunlah.

Terkait usulan peningkatan status tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan melaksanakan rapat lanjutan sebagai bagian dari proses evaluasi dan penetapan kebijakan penanganan Karhutbunlah.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama seluruh stakeholder akan terus memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Karhutbunlah, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan.